Minggu, 24 Mei 2015

Gedung Kesenian di Kabupaten Indramayu Perlu Perhatian Pemprov Jabar

Gedung Kesenian Indramayu di Jalan Veteran Kecamatan/Kabupaten Indramayu membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan gedung tersebut sudah berlangsung beberapa tahun dengan mengandalkan APBD Kabupaten Indramayu.

"Keinginan seniman lebih cepat lebih baik. Kami berharap gedung itu diselesaikan segera," ucap Siswo Hadi Prayitno (35), pengurus Dewan Kesenian Indramayu, Minggu (24/5/2015).

Namun, seniman pun menyadari hal itu tidak terlepas dari ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan Pemkab Indramayu.

Menurut dia, pemerintah daerah sudah berpihak kepada seniman dengan berupaya membangun gedung kesenian, tetapi pihaknya mempertanyakan penyelesaian pembangunan gedung tersebut.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu Didi Supriyadi mengaku berkomitmen menyelesaikan pembangunan Gedung Kesenian Indramayu tersebut. Namun, memang dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan.

Didi mengungkapkan, pembangunan gedung itu merupakan inisiasi mantan Bupati Indramayu MS Syafiuddin berdasarkan aspirasi seniman dan masyarakat. Pasalnya, gedung lama dinilai kurang representatif bagi kegiatan seni dan budaya.

Oleh karena itu, Pemkab Indramayu saat itu bersama DPRD Kabupaten Indramayu bersepakat membangun gedung kesenian yang luas dan representatif. Akhirnya, pembangunan pun dimulai pada 2008.

Menurut Didi, total anggaran yang direncanakan Rp 17,5 miliar untuk membangun gedung kesenian modern nan mewah tersebut. Karena besarnya anggaran yang diperlukan, pembangunan pun dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi dari APBD.

Didi memerinci, pada 2008 dianggarkan Rp 964.100.000 dengan capaian pembangunan sebesar 5,51 persen, pada 2009 sebesar Rp 1.753.000.000 (15,53 persen), pada 2010 sebesar Rp 496.533.000 (18,36 persen), pada 2011 tidak ada pembangunan, pada 2012 sebesar Rp 2.174.928.000 (30,79 persen), pada 2013 sebesar Rp 2.229.889.000 (43,53 persen), dan 2014 sebesar Rp 1.854.611.000 (54,13 persen).

Untuk tahun 2015, ungkap Didi, dianggarkan Rp 2 miliar dengan taget capaian 65,56 persen. Sementara pada 2016 diproyeksikan Rp 6.026.639.000 (100 persen). "Tapi, masih dalam pengajuan ke Pemprov Jabar," ucapnya.

Dia mengaku kedatangan seniman besar yang juga Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pada 2014 lalu menjadi momentum untuk mendapat perhatian Pemprov Jabar. "Alhamdulillah ketika itu beliau berjanji akan memberikan bantuan sesuai dengan pengajuan kita," tuturnya.

Adapun sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan, kata Didi, adalah ruang auditorium dan finishing-nya, perbaikan kantor depan, pemagaran, dan panggung apung.

"Untuk auditorium dan finishing akan diselesaikan tahun ini, sedangkan sisanya mengharapkan bantuan provinsi," ujarnya.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Kamis, 21 Mei 2015

Pedagang Pasar di Indramayu Mengaku Pernah Ditawarkan Jual Beras Sintetis

Kabar beredarnya beras sintesis berbahan plastik kini tengah menjadi perhatian masyarakat. Pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Indramayu mengaku pernah ditawarkan untuk menjual beras sintesis tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Wahyudi, salah seorang pemilik toko beras di Pasar Baru Indramayu. Ia mengaku pernah ditawari oleh seseorang untuk menjual beras sintesis yang diduga mengandung bahan plastik.

''(Beras sintetis) langsung saya tolak,'' ujar Wahyudi, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan,beras sintetis itu memiliki ciri-ciri berwarna putih jernih dan terasa sangat licin saat dipegang. Beras tersebut ditawarkan dalam bentuk kemasan plastik.
Wahyudi mengaku tidak mengetahui berapa harga beras sintetis tersebut. Sebab ia langsung menolaknya sebelum sempat menanyakan harganya. 

Menurut Wahyudi, orang yang menawarkan beras sintetis itu bukan merupakan pemasok/bandar beras yang biasa memasukkan beras ke kios-kios di Pasar Baru Indramayu. Ia mengaku ditawari beras jenis tersebut sekitar semingguan yang lalu.

''Saya yakin pedagang beras di sini juga pasti menolak beras (sintetis) itu,'' tandasnya.

sumber: republika.co.id

DPRD Kab Indramayu Akan Awasi Pengeboran Seismik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu akan mengawasi pelaksanaan pengeboran seismik di Kabupaten Indramayu oleh Pertamina EP. Dewan pun siap memfasilitasi jika ada masyarakat yang mengeluhkan adanya dampak pengeboran.

"Yang penting bagi kami, ketika dilakukan pengeboran, tidak ada masyarakat yang dirugikan. Jika ada lahan warga yang terkena dampaknya, Pertamina EP harus menyiapkan ganti rugi," ujar Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Indramayu, Muhaimin, Selasa (19/5/2015).

Untuk itu, kata Muhaimin, dewan siap mengawal pelaksanaan pengeboran seismik ini mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan pengeboran. Dia pun akan menampung keluhan masyarakat apabila ada yang terdampak oleh aktivitas pengeboran yang dilakukan Pertamina.

Dia menjelaskan, ini merupakan program pemerintah pusat dalam rangka mencari sumber minyak dan gas. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi pihaknya untuk menghalang-halangi, justru pihaknya akan mengawal.

"Kami sangat menerima dan mendukung kegiatan tersebut karena tidak hanya dilakukan di Indramayu, tetapi juga melibatkan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Untuk wilayah III kan dilaksanakan di Indramayu, Majalengka, dan Cirebon,"

Menurut Muhaimin, pihak Pertamina baru melakukan sosialisasi awal kepada masyarakat. Adapun langkah awal adalah melakukan survei di sekitar 200 desa pada 22 kecamatan yang diduga mengandung gas alam.

"Dari titik-titik tersebut, tidak semuanya akan dilakukan pengeboran. Itu tergantung hasil kajian. Hari ini (kemarin) katanya di Kecamatan Tukdana," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Dedi Agus Permadi mengaku tidak dilibatkan oleh Pertamina dalam proses sosialisasi ataupun pelaksanaan pengeboran. Dia pun tidak diberi tahu titik-titik sosialisasi dan yang akan dilakukan pengeboran.

"Saya baru tahu sudah ada sosialisasi. Tapi, biasanya sosialisasi langsung kepada masyarakat yang terkena dampak langsung," ucapnya.

Dia mengaku tidak dilibatkan dalam pelaksanaan, tetapi hanya dilibatkan saat perencanaan sehingga tidak mengetahui perihal pelaksanaan. Menurut dia, ketidakterlibatan Pemkab Indramayu lantaran kewenangannya ada di pemerintah provinsi karena proyek ini lintas wilayah dan berkaitan dengan tiga kabupaten, yaitu Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.

Meskipun demikian, ungkap Dedi, pemda akan turut mengawasi lantaran yang terkena dampak adalah warga Kabupaten Indramayu yang menjadi tanggung jawab pihaknya. Sepengetahuan dirinya, dalam proses pengeboran diperlukan dua bulan lebih untuk membuat konstruksinya saja.

"Kami sarankan agar Pertamina atau tim seismik meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Jangan sampai merugikan masyarakat," tuturnya.

sumber: pikiran-rakyat.com

Keluarga Dari TKI Yang Terancam Vonis Mati Datangi Pendopo Indramayu

Dua keluarga dari dua tenaga kerja wanita yang terancam vonis mati di Arab Saudi dan Tiongkok menyambangi Pendopo Indramayu, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Rabu (20/5/2015).

Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu proaktif menjembatani ke pemerintah pusat agar hukuman kedua TKW tersebut bisa diringankan dan diekstradisi ke Indonesia.

Seperti diketahui, ada dua warga Kabupaten Indramayu yang terancam hukuman mati di Arab Saudi dan Tiongkok. Mereka adalah Siti Qomariah, warga Desa Kebulen Blok Pinggir Kali RT 6 RW 2 Kecamatan Jatibarang, dan Wanipah, warga Desa Sendang Blok Kartiyah RT 4 RW 2 Kecamatan Karangampel.

Siti Qomariah yang bekerja di Arab Saudi sejak 2009 dituduh membunuh salah seorang warga Kalimantan, pemilik kontrakan di Arab Saudi. Kasus ini baru terungkap ke publik pada April 2015 lalu.

Kemudian, Wanipah ditangkap otoritas Tiongkok karena kedapatan membawa heroin seberat 99,72 gram dan paspor palsu bernama Fazeera Icha pada Desember 2010 lalu. Wanipah pun divonis mati pada April 2011 dengan masa penundaan dua tahun, sedangkan kasus Siti Qomariah belum jelas hingga kini.

Nasriah (55) yang ditemani suaminya, Jayadi (60), mendengar kabar bahwa hukuman anak sulungnya itu diperingan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Mendengar hal itu, dia mengaku gembira di tengah duka lantaran belum mendapat kepastian langsung. "Bingung Mas, entah harus senang atau enggak. Memang jadi lebih ringan hukumannya, tapi kan tetap dipenjara," ucapnya berkaca-kaca.

Kedatangannya ke Pendopo Indramayu adalah untuk memohon bantuan Bupati Indramayu Anna Sophanah agar bisa menjembatani dirinya ke Kementerian Luar Negeri.

Dia pun sangat berharap bisa bertemu dengan anak yang menjadi tulang punggung keluarga itu. "Pengen meluk, pengen cium, Nak. Tolong Ibu Bupati, bantu kami. Kalau bisa, dibebaskan saja karena anak saya enggak tahu apa-apa, dijebak majikannya," tuturnya.

Sementara itu, Rokhmi (49), ibu kandung Siti Qomariah, yang mendengar pula kabar diperingannya hukuman Wanipah, berharap hal serupa terjadi kepada anaknya.

Menurut dia, putrinya itu hanya korban yang diseret-seret oleh TKI asal Cirebon dan Indramayu. "Anak saya tidak terlibat, nama anak saya diseret oleh dua TKI lainnya," ujarnya yang ditemani adik dan keponakannya.

Rokhmi berharap hukuman putrinya itu bisa diperingan oleh pemerintah Arab Saudi, seperti Wanipah. Akan tetapi, keluarga Wanipah dan Siti Qomariah menginginkan selain adanya keringanan hukuman, juga kedua TKW tersebut diekstradisi dan menjalani hukuman di Indonesia. "Kalau bisa diperingan dan dibawa pulang," ucap Nasriah yang diamini pula oleh Rokhmi.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Daddy Haryadi mengungkapkan, Pemkab Indramayu akan mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk mendapat kejelasan nasib dua warganya tersebut.

Pasalnya, dia mengaku sudah mengirimkan surat ke Kemenlu sejak 21 April 2015 lalu, tetapi hingga saat ini belum beroleh jawaban. "Agar segera mendapat kepastian, Ibu Bupati memerintahkan saya supaya ke Kemenlu untuk mencari informasi sejelas-jelasnya. Beliau pun prihatin dengan nasib kedua warganya tersebut," katanya.

Di samping meminta kepastian, ungkap Daddy, pihaknya pun akan meminta Kemenlu agar melakukan negosiasi dengan Arab Saudi agar kedua TKW itu mendapat hukuman seringan-ringannya. Diharapkan, keduanya diekstradisi dan menjalani hukuman di Indonesia saja.

Meskipun demikian, pihaknya memahami sikap kehati-hatian Kemenlu dalam bernegosiasi untuk memperoleh keringanan hukuman warganya. "Apalagi, Indonesia pun menerapkan hukuman mati. Jadi, kita memang harus hati-hati dalam hal ini," katanya.

sumber: pikiran-rakyat.com

Rata-rata Warga di Kab Indramayu Hanya Lulus SD

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Indramayu masih rendah. Dinas Pendidikan (Disdik) pun diminta membuat program gerakan sadar berpendidikan.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu, Ruswa, Rabu 20 Mei 2015. “Berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Indramayu 2014 disebutkan RLS baru di angka 6,32,” kata Ruswa. 

Rata-rata masyarakat Kabupaten Indramayu baru sampai kelas 6 sekolah dasar (SD) atau kelas satu sekolah menengah pertama (SMP). Menurut Ruswa kondisi ini sangat memprihatinkan.

"Namun dibandingkan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu, angka ini telah mengalami kenaikan," katanya. 

Namun Pemkab Indramayu masih harus bekerja keras lagi agar RLS Indramayu bisa sampai kelas tiga SMP bahkan kelas satu SMA. Hal yang harus dikerjakan diantaranya dengan membuat program gerakan sadar berpendidikan. 

Gerakan itu harus dipelopori pemerintah daerah dan didukung seluruh komponen masyarakat. “Pemkab Indramyau pun harus berupaya menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan,” kata Ruswa.

Hal lain yang bisa dilakukan yaitu upaya pengentasan anak putus sekolah atau masyarakat yang sudah tidak berkesempatan sekolah formal karena factor usia. Hal itu bisa dilakukan dengan mempermudah akses program kejar pake baik A, B maupun C. “Pemkab juga harus betul-betul menggratiskan dan menghilangkan pungutan-pungutan lain terkait program kejar paket ini.” kara Ruswa. Ini dikarenakan sebagian besar mereka berasal dari keluarga tidak mampu.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Ali Hasan, menyatakan munculnya angka RLS itu disebabkan banyaknya masyarakat yang berusia 50 hingga 59 tahun yang belum mengenyam pendidikan. Berdasarkan informasi dari berbagai pihak, kelompok masyarakat tersebut mencapai 30 persen dari jumlah total penduduk Kabupaten Indramayu. “Jadi tidak ada anak putus sekolah di Kabupaten Indramayu,” katanya.

Ali menyebutkan berdasarkan data terakhir 2013/2014, angka partisipasi murni (APM) sudah cukup bagus. Untuk APM dari SD ke SMP mencapai 100 persen. Sedangkan dari SMP ke SMA mencapai 74 persen. “Dari SMP ke SMA memang tidak 100 persen. tapi bukan berarti putus sekolah,” katanya. Mereka menurut Ali melanjutkan sekolah keluar daerah, seperti ke pesantren.

sumber: .tempo.co

Jumat, 15 Mei 2015

Seminar Pilkada dan Komitmen Membangun Indramayu

Indramayu Institute mengundang anda untuk hadir di seminar dengan tema 'Pilkada dan Komitmen Membangun Indramayu. 

Seminar akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2015. Mulai Pkl 08.00 - 12.00 WIB di hotel Handayani Indramayu dengan menghadirkan pembicara:
  • Prof. Dr. Indria Samego (LIPI)
  • Prof. Dr. Ikhwanudin M ( guru besar IPB/BPPT)
  • Prof. Dr. Agus Aris M (guru besar UI)
  • DR. Hasan Hambali (pengusaha/hotel salak Bogor)
  • Para calon bupati

Kami tidak mendapatkan info apakah ada biaya masuk untuk bisa hadir pada seminar ini. Silahkan anda bertanya langsung ke akun twitter dibawah ini

Sumber: akun twitter @Amien39Amien 

Senin, 11 Mei 2015

Tujuh Kilometer Jalan di Desa Sukra Wetan Perlu Perbaikan

Sebagian besar jalan di Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra mengalami kerusakan. Sampai mayoritas jalan tersebut belum diperbaiki, kuwu Desa Sukra Wetan, M Rusdi mengatakan kalo kerusakan jalan tersebut disebabkan minimnya perawatan yang dilakukan. Apalagi, beban jalan terus bertambah seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

"Jalan rusak tersebut keseluruhan panjangnya sekitar tujuh kilometer. Kalau tidak segera diperbaiki, nantinya akan bertambah rusak. Kondisi tersebut jelas menghambat aktifitas warga," jelas Rusdi.

Untuk memperbaiki jalan yang rusak itu, pemerintah desa juga kesulitan. Anggaran desa yang ada tidak bisa meng-cover perbaikan keseluruhan jalan tersebut. Alokasi untuk perbaikan dari anggaran desa hanya sekian persennya saja. Bahkan di-support dari hasil pembagian lelang lahan pangonan juga masih belum bisa. 

Dari hasil pembagian lelang pangonan tahun 2014, Pemerintah Desa Sukra Wetan memperbaiki jalan di Blok Karanganyar dan Kedungdawa. Diperbaikinya jalan tersebut karena akses utama masyarakat di dua blok itu.

"Itu juga belum keseluruhan diperbaiki. Rencananya tahun ini akan dilanjutkan perbaikannya dari anggaran hasil pangonan. Untuk jalan lingkungan, kami sangat berharap adanya bantuan pemerintah," harap Rusdi.

Sumber: koran radar

Kamis, 07 Mei 2015

Saluran Irigasi di Desa Tegal Bangodua Dipenuhi Sampah

Saluran irigasi di Blok Girang Desa Tegal Kecamatan Bangodua tak dapat berfungsi dengan optimal lantaran timbunan sampah. Sampah memenuhi pintu air saluran irigasi dan menimbulkan bau tidak sedap.

"Sudah bertahun-tahun saluran irigasi yang ada di Blok Girang ini selalu dipenuhi sampah. Kami hanya bisa mengambil sampah dari saluran irigasi dan memindahkannya ke pinggir saja. Harusnya ada petugas dari dinas kebersihan yang membersihkan sampah-sampah itu," ujar Castim warga Desa setempat.

Castim mengungkapkan, tumpukan sampah itu berasal dari pembuangan warga yang berada di sepanjang aliran irigasi. Dirinya sangat menyayangkan perilaku tersebut. Sebab, selain menjadi penyebab banjir, tumpukan sampah itu bisa menimbulkan penyakit.

Tasmin, warga desa setempat lainnya meminta agar dinas kebersihan dan pemerintah desa bekerja sama untuk melakukan pengawasan. Bahkan, bila perlu diberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah di sungai. Sanksi ini diperlukan untuk memberi efek jera.

"Sebenarnya warga sudah tahu dampak buang sampah di saluran irigasi, tapi mereka bingung sampah rumah tangganya mau dibuang kemana. Dan pengawasan dari dinas terkait juga masih minim dan juga jarang mensosialisasikan menjaga lingkungan dari sampah," kata Tasmin

Sumber: koran radar